BAGAIMANA KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM MENGATASI KINERJA KPK?


BAGAIMANA KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM MENGATASI KINERJA KPK?
Jokowi setuju dengan keberadaan dewan pengawas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang lembaga anti korupsi. Dalam pembahasan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)  terdapat poin penghapusan Tim Penasihat KPK yang digantikan oleh lima orang Dewan Pengawas. Di atur pula mengenai syarat usia Dewan Pengawas yakni paling rendah 55 tahun. 

Dewan pengawas tidak perlu masuk dalam teknis penanganan perkara, seperti memberikan izin untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan Pada jumat (13/9/2019), DPR dan pemerintah menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) tertutup untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) rancangan undang-undang, salah satu poin yang di bahas yakni pembentukan Dewan Pengawas KPK. DPR Pemerintah telah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi (UU KPK). 

DPR mengusulkan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diusulkan Presiden. Sedangkan Presiden mengusulkan kewenangan memilih Dewan Pengawas mutlak ditangan presiden. Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, Dewan Pengawas memiliki Tujuh kewenangan. 

Kewenangan itu mulai terkait penyadapan hingga melakukan evaluasi terhadap pimpinan KPK. Berikut kewenangan Dewan Pengawas berdasarkan DIM RUU KPK:

1.Mengawasi pelaksanaan petugas dan  Komisi Pemberantasan Korupsi.
2.Memberikan izin  tidak memberikan penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan.
3.Menyelenggarakan kode etik  sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik              oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
4.Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara                  berkala 1 kali 1 Tahun.
5.Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
6.Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran           kode etik oleh Pimpinan dan pegawai komisi pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang ini.
7.Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 kali dalam 1 tahun, disampaikan kepada            Presiden dan DPR.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel